Merokok Juga Harus Tahu Diri

Saya tidak akan mengajak anda yang perokok aktif untuk berhenti merokok. Karena sebagai perokok juga, saya tahu bagaimana sulitnya menghilangkan kebiasaan tersebut, bisa jadi memang sulit atau kita yang kurang niat. Saya mulai terbiasa merokok saat saya secara resmi meninggalkan seragam putih abu-abu. Sebelumnya, saya cuma merokok sekali dua kali, satu bungkus bisa tahan seminggu (buat yang perokok aktif, bisa dibayangkan sudah seperti apa itu rasa rokoknya...). 

Dulu, saya bisa merokok kapan dan dimanapun saya mau, kecuali ada orang tua karena belum mau ketahuan. Sekarang, saya bisa merokok bareng bapak saya, tapi tidak lagi merokok dimana-mana. Saya mengklaim diri saya sebagai perokok yang (sedang mencoba) untuk tahu diri. Ada beberapa tempat dan kondisi yang bagi saya akan lebih baik jika tidak menyalakan dan menghisap batang tembakau. Mungkin tulisan di bawah ini berguna bagi anda yang ingin mengubah sikap anda di tahun baru ini, lebih beretika dalam merokok. Kapan dan dimana saja saya tidak merokok?

Pertama, fasilitas umum. Namanya juga fasilitas umum, segala jenis manusia bisa ada di sana. Kita tidak pernah tahu mungkin saja satu atau beberapa di antaranya punya gangguan pernapasan yang akan sangat terganggu jika menghisap asap rokok. Resiko merokok biar perokok sendiri yang menanggung akibatnya, nggak usah ajak-ajak orang lain. Beruntung, larangan merokok sudah banyak diterapkan di tempat-tempat umum dan masih juga diberikan smoking room. Saya pernah ke Belanda yang punya aturan cukup ketat soal merokok ini. Di cafe dan restoran bahkan strictly forbidden, kalau mau merokok ya mesti keluar gedung, di pinggir jalan. Tantangan berat buat penikmat kopi dan rokok terutama saat musim dingin.

Selanjutnya adalah di angkutan umum. Biarpun angkutannya sekelas metro mini atau angkot, bukan berarti kita bisa bebas menghisap nikotin di dalamnya. Justru yang sekelas itu yang bagi saya pribadi sering terganggu dengan asap rokok. Eits, bukan karena saya perokok juga lantas hidung saja mau-mau saja menghisap asap dari mulut orang, apalagi kalau rokoknya nggak jelas, baunya nggak enak. Udara di dalam angkutan itu saja sudah tidak enak (bau khas angkutan yang jarang dicuci, keringat, debu dari jalanan plus asap knalpot), ya tidak usahlah ditambah-tambahi. Kalau anda memang benar-benar tidak bisa menahan karena jarak jauh, ya tawarannya naik angkutan AC yang punya smoking room atau sewa saja angkot untuk anda sendiri.

Untuk yang satu ini saya tidak pernah habis pikir kok ya ada yang niat nyalain rokok sebelum ngegas motornya. Saya dulu juga pakai motor kemana-mana, tapi tidak pernah bisa merasakan nikmatnya merokok sambil naik motor. Pertama, rokoknya bakal mubazir karena angin membantunya lebih cepat menuju puntung. Kedua, kadang bara kecilnya juga tertiup angin. Kalau terbang ke arah kita sendiri ya itu termasuk resiko perokok, nah bagaimana kalau terbangnya ke pengendara di belakang kita? Berlaku juga saat berkendara dalam mobil dan dengan asiknya buang abu ke jalan.

Bagi saya pribadi, tidak merokok di ruang ber-AC bukan soal AC atau tidaknya, soal teori embun dan segala macamnya, tapi dinalar saja. Ruang AC pasti tertutup, sirkulasi udara terbatas. Merokok di dalamnya cuma bikin pengap.

Saya juga menghindari merokok di dekat perempuan hamil. Saya bukan perempuan dan tidak bisa hamil. Tapi coba saja bayangkan diri kita sebagai perempuan hamil yang sedang sayang-sayangnya pada bayi dalam kandungan. Menjaga kesehatan jadi prioritas, dari mulai makan makanan sehat, pola hidup sehat, ikut senam ini itu, minum susu, istirahat dan segala macam demi menjamin bayi yang akan dilahirkan juga sehat. Eh kok ya bisa-bisanya perokok merusak niat baik sang perempuan? Maka bukan main kepala saya dibuat tergeleng-geleng saat bertemu perempuan dengan hamil tua yang santai-santai saja merokok. Duh! Kacau nih kampanye saya! Tapi saya yakin lebih banyak perempuan hamil yang tidak seperti itu. Oya, karena kita tidak bisa tahu perempuan hamil di usia kehamilan muda, saya juga mencoba untuk tidak merokok dekat perempuan (kecuali ya itu tadi, perempuan perokok juga).

Merokok di dekat anak-anak, apalagi bayi, juga bukan perbuatan bijak. Pertama, kemungkinan anak-anak akan meniru apa yang kita lakukan. Kebiasaan merokok bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kedua, anak-anak berhak mendapatkan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan mereka (suara aktivis anak?). Sama juga halnya merokok di dekat orang yang sudah tua juga bukan hal yang patut. 

Saya juga membiasakan diri untuk bertanya pada orang yang baru saya kenal, apakah dia terganggu dengan asap rokok, baru kemudian minta ijin apakah saya boleh merokok di depannya. Kalau jawaban dari pertanyaan pertama sudah menyiratkan ketidaksukaannya pada asap rokok, lebih baik kita simpan saja rokok dalam bungkusnya karena pertanyaan kedua sebetulnya hanya basa-basi. Budaya kita biasanya mengarahkan kita untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan, "Oh tentu saja, silakan!" tapi sambil mengumpat dalam hati. Jika kondisinya sedang berkumpul dengan banyak orang dan ingin sekali merokok, saya memilih untuk mundur sebentar daripada minta ijin satu per satu.

Yang terakhir, merokoklah saat kita memang siap mengeluarkan uang. Merokok butuh modal, kawan. Pengalaman pribadi saya, dulu ada teman yang perokok tapi jarang beli rokok. Biasanya minta atau main comot rokok yang tergeletak di atas meja. Sindiran sudah tidak mempan, ujung-ujungnya cuma jadi bahan gunjingan. Uang juga dibutuhkan bagi anda yang perokok tapi masih sedikit memedulikan kesehatan, untuk beli air putih untuk menambah persediaan oksigen dan buah sebagai antioksidan demi mengurangi dampak kebiasaan kita. Bagi anda yang belum kecanduan, ini bisa jadi pertimbangan. Tidak merokok demi penghematan, selain alasan kesehatan.

Kita yang memutuskan untuk merokok dan belum mau untuk menghentikan kebiasaan tersebut bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan adab bersopan-santun. Kita berhak merokok tapi orang lain di sekitar kita juga berhak untuk menghirup udara tanpa asap rokok.

#sedang berpikir untuk berhenti merokok

baca selengkapnya

Mudik Lebaran dan SPG

Mudik lebaran ini sepi sekali. Bukan arus mudik yang saya maksud. Kereta masih saja dijejali penumpang, jalanan juga terus dipadati motor dan mobil. Entah kapan pemerintah mau serius menggarap PR tahunan ini. Mungkin bukan waktunya juga yang jadi soal, tapi perkara alat dan pendukung transportasi yang manusiawi masih pula menjadi mimpi di negara ini.
Karena saya kebelet pulang ke Jogja, saya putuskan ambil kereta bisnis, menghindari kejadian setahun sebelumnya naik ekonomi dan walhasil harus berdiri dari Bandung sampai Jogja. Taruh pantat saja tidak bisa. Rencananya saya akan reservasi di stasiun Cirebon untuk mendapatkan tiket balik, tapi ternyata ada masalah dengan jaringan internet antara Senen dan Cirebon. Tiga hari berturut-turut kemudian saya hubungi stasiun bisakah saya reservasi online. Ternyata untuk kereta bisnis yang saya pilih tetap tidak bisa. Mereka menyarankan saya ambil yang eksekutif. Mbahmu... Tapi akhirnya denga berat hati saya ambil juga haha... Miris! Saya kedinginan di dalam kereta (ini bukan soal kampungan atau tidak, tapi banyak penumpang juga mengeluh AC nya terlalu dingin), padahal saudara-saudara saya di kelas ekonomi mungkin hampir tak bisa bernapas. Saya temukan juga dua gerbong terakhir kosong melompong tanpa penumpang, padahal kawan-kawan saya di kelas ekonomi bahkan sampai duduk di dalam toilet berbau pesing atau di atas gerbong dengan taruhan nyawa. Oya, saya juga harus menunggu kereta yang terlambat satu setengah jam di stasiun yang penuh sesak. Ah negara ini...


Nah, sebetulnya saya tak ingin menulis soal transportasi mudik, tapi masih nyambung dengan tradisi tahunan ini. Saya pulang dan tak menemukan kawan-kawan saya, hanya satu dua orang. Biasanya saya dan beberapa kawan mendatangi rumah beberapa kawan lainnya di malam takbiran, bukan sekedar silaturahmi tapi juga membantu menghabiskan makanan sisa buka puasa terakhir hehe.. Tahun ini, beberapa kawan saya yang sudah menikah memilih berlebaran di kampung sang istri. Beberapa kawan saya yang lain jadi sulit ditemui karena harus ikut suami. Wedeh! Nah satu kawan lagi yang biasanya sudah datang beberapa hari sebelum lebaran, kali ini belum juga terlihat batang hidungnya bahkan sampai di satu hari sebelum lebaran. Saya kirim pesan, dia jawab tak serius. Persis gaya kami waktu SMA.


Di hari lebaran, pulang saya dari ziarah, bertemulah saya dengan orangtua kawan saya itu. Sang ibu bilang anaknya masih di perjalanan dari Bogor. Wah wah... sibuk betul kawan saya rupanya. Barulah di malam pertama lebaran, saya bertemu dengan sang kawan. Alkisah, sekarang dia bekerja di sebuah department store. Tak heran saya kalau dia baru dapat ijin cuti pas hari lebaran. Toko mana yang tak mau kehilangan untung besar menjelang lebaran?


Pembicaraan kami lantas bergulir soal posisinya di sana. Ia menjadi HRD di sana. Ialah yang bertanggung jawab pada proses rekruitmen karyawan. Kawan saya yang lain yang sepertinya sudah kebelet ingin kawin, langsung cerah ceria saat kawan HRD ini cerita soal SPG-SPG di tempat kerjanya. Saya maklum. Saya sendiri lebih tertarik dengan proses rekruitmennya.


"Ya, kami kerjasama dengan lembaga outsourcing. Tinggal pilih lagi aja," ucapnya bangga. Degh! Waduh lembaga outsourcing yang katanya seringkali melakukan pelanggaran hak pekerja!


"Terus yang kamu pilih yang gimana?" tanya saya.


"Ya yang sesuai kriteria. Termasuk tinggi badan. Kemarin baru aja kutolak seorang pelamar yang tingginya tak memenuhi. Daripada aku yang kena semprot pimpinan!" Dia tersenyum.


"Lho, kalau misalnya yang tinggi badannya tidak memenuhi tapi dia pekerja keras, ramah?" pancing saya. Kawan saya yang lain manggut-manggut, seperti sepakat dengan saya.


"Tak mau aku ambil resikolah! Aturannya sudah jelas!" kata kawan HRD saya.


"Aturan kan bisa diubah tho? Kamu dari bagian HRD bisa pula ikut kasih saran soal perubahan aturan. Atau mungkin aturan itu juga bagian kalian yang harus menyusun?" tanya saya. Kawan saya diam. Tak bisa saya terjemahkan maksud diamnya. Entah tak tahu jawabannya karena dia tergolong orang baru atau berpikir kenapa mesti repot-repot mengurus soal sepele seperti itu. Sepele buat dia tapi tidak buat orang-orang yang ditolak kerja gara-gara sentian.


Kalaupun penampilan pendukung, bekerja sebagai SPG tentu bukan hal mudah. Tahu sendiri bagaimana pandangan orang pada perempuan yang senang berdandan dan berok mini walaupun itu demi tuntutan kerja. Belum lagi harus berdiri berjam-jam dengan sepatu hak tinggi. Selalu pasang muka ramah walau hati mungkin sedang gundah gulana. Soal gaji? Ya tengoklah saat jam makan siang kemana mereka pergi. Mungkin untuk membeli barang-barang yang dijual di tokonya sendiri pun mereka harus berpikir beribu kali. Belum lagi harus menghadapi oom-oom usil tukang goda. Saya tanyakan pula soal cuti haid buat para SPG. Ternyata tak ada. Fuh!


Lalu bagaimana mereka mudik saat lebaran ya? Adakah THR untuk mereka? Cukupkah untuk membeli tiket pulang pergi dan sekedar oleh-oleh untuk keluarga di kampung? Haruskah mereka lagi-lagi berdiri selama berjam-jam walau kali ini tanpa high heels dan rok mini, tapi juga AC dan alunan musik digantikan gerah bau keringat dan tangis isak bayi yang berjejal di antara orang-orang?

baca selengkapnya

Sama Rata itu Tidak Adil

Alkisah saya sedang berusaha sekuat tenaga menyelesaikan penelitian, sialnya proyek saya bikin tulisan juga dikejar deadline. Maka terdamparlah kembali saya di kotak wordpress ini hehe.. Tapi tenang, saya tidak akan curhat soal penelitian atau tulisan saya.


Dua hari lalu saya bertemu seorang kawan (yang menginisiasi update status saya juga). Seperti saya, dia juga memilih untuk  bekerja tidak di sektor formal karena alasan yang juga sama: boring! Dia bekerja di sebuah lembaga yang (katanya) hidup dengan semangat pluralisme dan multikulturalisme. Perbedaan dan keberagaman bukan jadi soal lagi baginya, tapi ternyata tidak di tempat kerjanya. Apa pasal?


"Masak di bulan puasa, kami staf yang non muslim tidak mendapatkan jatah makan siang seperti biasanya? Uang makan pun tak ada!" ujarnya. Awalnya saya pikir itu cuma gerutuan tak penting seorang staf yang kelaparan di jam makan siang. Saya bilang, mungkin itu salah satu cara untuk menghargai staf lain yang berpuasa. Menurut dia tidak begitu. Dia dan kawan-kawan yang tidak puasa cukup tahu diri.


"Kalaupun kami makan di depan mereka yang berpuasa, kami minta ijin dulu lah. Toh, nyatanya, niat mereka kan memang untuk berpuasa, kenapa menjadikan godaan itu beban? Jadikan saja cobaan menambah pahala! Lebih sopan lagi, kami mau kok cari makan di luar buat makan siang, tapi ya gimana, uang makan aja nggak ada!" ucapnya gemas. Saya tersenyum. Saya jadi ingat, di bulan puasa banyak restoran yang harus menutup jendelanya dengan kain. Bahkan, tak segan-segan beberapa ormas yang katanya religius mendatangi dan mengancam restoran atau warung makan yang tetap buka di bulan puasa. Lha, yang puasa siapa yang menderita siapa. "Yang puasa sih enak dapat pahala, kita dapat laparnya doang! Sama saja dengan memaksa orang lain untuk berpuasa juga, bukan?" lanjut kawan saya.


Itu baru satu perkara. Perkara lainnya soal THR dan parcel yang diberikan kepada staf di kantornya menjelang lebaran. Memang, THR dan parcel ini diberikan kepada semua staf, tidak peduli muslim atau bukan. Saya bilang, itu berarti bagus karena mereka mencoba berbagi kebahagiaan dengan orang yang tidak merayakan lebaran. Lagi-lagi, menurut dia tidak seperti itu.


"Itu namanya rata tapi diskriminatif. Sama rata itu tidak adil. THR dan parcel kan maksudnya agar lebaran jadi nggak garing. THR bisa dipakai buat ongkos mudik juga. Parcelnya bisa dipake untuk menjamu tamu. Cara pandang mereka masih dengan kacamata orang Islam. Buat kami, parcel dan THR akan lebih berharga diberikan nanti menjelang hari raya kami." Saya sempat bertanya, lalu yang tidak punya hari raya, bagaimana? "Ah, tanya saja satu per satu, kalau mau diberikan pas ulang tahun mereka... ya berikan saja," jawabnya. Saya bilang, bukannya jadi merepotkan? Misalnya, lebih mudah, dan murah, membeli parcel-parcel itu dan membagikannya di saat yang sama, bukan?. "Judulnya nggak mau repot aja kan? Menghargai perbedaan itu emang repot kok, masalahnya kita mau apa nggak. Itu aja."


Sebagai minoritas baru (karena pilihannya), tak jarang ia mendapatkan pertanyaan biasa namun dengan nada tak sedap dari seorang kawan kerjanya seperti, "kenapa kamu jadi seperti ini?", "apa kamu salah bergaul?". Kawan saya bukan orang yang tak mau menjawab hal-hal seperti itu. Oh, dia sangat senang sekali berdiskusi tentang itu, namun tentu saja, bukan dengan orang yang bertanya dengan tatapan sinis.


Dia benar-benar kecewa dengan lembaganya karena urusan-urusan seperti itu dianggap sepele. Memang benar sepele, ia akui. Tapi justru dari hal-hal kecil lah perubahan dimulai. Untuk apa berkoar-koar soal ide besar perdamaian jika kebutuhan kecil seperti itu saja luput dari perhatian. Sebuah kelompok akan dinilai bukan dari apa yang ia berikan untuk kelompok atau orang lain, tapi juga dari bagaimana ia memperlakukan anggota kelompoknya. Boleh saja lembaganya memperjuangkan adanya dunia yang lebih indah tapi kesejukannya ternyata bahkan belum bisa dinikmati orang-orang yang berada di dalamnya. Miris.


Saya sempat berkomentar dengan nada canda. Selama ini kelompok minoritas sering berteriak-teriak agar kebutuhan mereka terakomodasi. Berharap agar kelompok mayoritas bisa memperlakukan minoritas dengan penuh penghargaan. Lalu bagaimana dengan kelompok minoritas sendiri, sudahkah menghargai mayoritas? Ataukah mayoritas memang tidak membutuhkan penghargaan semacam itu karena dengan kekuatan massa yang mereka miliki, secara otomatis semua kebutuhan mereka terpenuhi?


"Kami menghargai mereka. Itu jelas. Mereka pikir tak terganggu tidur kami dengan suara adzan di pagi hari dari tiga buah toa masjid samping rumah dengan volume maksimal. Mereka pikir tak tersinggung perasaan kami saat mereka menyebut kami 'non', padahal identitas kami beragam dan tak bisa disederhanakan begitu saja. Kami ucapkan selamat atas hari raya mereka, tapi sebagian dari mereka melarang umatnya mengirim hal yang sama kepada kami. Kami menerima semua itu dengan lapang, bukan karena kami takut, tapi kami mencoba menghargai mayoritas."


Saya paham maksud kawan saya. Yang dia harapkan adalah bukan hanya pengakuan dan penerimaan bahwa kelompok minoritas ini ada, namun diperlakukan dengan adil. Bukan pukul rata sama rasa. Teringat saya kata guru saya, "Adil itu bukan berarti semua orang mendapatkan porsi yang sama besar, namun ia adalah ketika semua orang mendapatkan porsi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan."


Nah, saya jadi berpikir lagi. Apakah yang sudah dan sedang saya lakukan selama ini sudah adil? Bukan sekali dua kali saya anggap orang lain akan dengan senang hati menerima tangan saya. Merancang ini itu, melakukan ini itu atas nama kepentingan orang lain dan menganggap itu kebutuhan mereka. Toh saya pikir, saya juga akan senang jika diperlakukan demikian. Saya. Kacamata saya. Egois sekali saya.


Kalimat terakhir yang diucapkan teman saya ketika kami akan berpisah dan perlu beberapa waktu bagi saya memikirkannya karena cekaknya otak saya adalah, "Ya, mayoritas dan minoritas memang cuma masalah posisi. Namun juga, saya mungkin minoritas dalam hal ini, tapi dalam hal lain bisa jadi saya mayoritas."

baca selengkapnya

Pendidikan Oh Pendidikan

Campur-campur rasanya baca berita kemarin tentang beberapa siswa dan orang tua siswa yang mendatangi sebuah kantor bantuan hukum untuk meminta bantuan terkait masalah yang muncul di sekolah. Satu kasus, sekelompok siswa yang (di)tidak naik kelas(kan) mengadu mereka tidak naik kelas gara-gara memprotes tidak transparannya sekolah soal biaya pendidikan. Kasus lain, orang tua murid meneriakkan biaya tak masuk akal sebesar hampir 2 juta rupiah hanya untuk seragam sekolah yang bermacam-macam plus tetek bengeknya.


Soal siswa naik kelas (dan tidak lulus) di Indonesia menjadi masalah yang serius memang. Syarat naik atau lulus tidaknya siswa ternyata tidak cukup hanya dari nilai akademik yang bagus. Aspek moral dan kepribadian menjadi pertimbangan juga. Masalahnya, sudahkah pendidikan kita membentuk moral dan pribadi positif? Maaf, pendidikan agama yang saya tahu yang diajarkan di sekolah-sekolah tak lebih dari menghapal cara praktek beribadah. Pendidikan moral pancasila (atau kewarganegaraan dsb yang bahkan saya tidak tahu sekarang namanya apa), juga tidak jauh beda. Pasal, ayat, undang-undang, peraturan abcd, tidak memberikan efek juga bagi berkembangnya kualitas kepribadian. Mungkin benar kata ayah saya, dulu ada pendidikan budi pekerti yang beliau rasa telah memberikan nilai lain dalam dunia pendidikan.


Seragamisasi. Diawali dari seragam sekolah yang dalam satu minggu bisa 3-4 macam jenisnya. Di sekolah kejuruan, ditambah pula dengan seragam praktek ini itu. Belum jas almamater. Belum jilbab bagi siswi muslim. Saya pribadi masih setuju dengan penyeragaman pakaian sekolah, asal disediakan dengan harga murah oleh negara dan jenis bahan juga ditentukan secara nasional. Ya, kita tau sendiri kan, dengan mudah kita bisa mengidentifikasi mana siswa yang orang tuanya berkecukupan hanya dari jenis bahannya saja, meskipun dengan warna dan model yang serupa dengan kawan-kawan lainnya. Tidak habis pikir saya kalau satu sekolah bisa punya seragam sampai 4 stel! Kalau bahasa gaulnya, lebay...


Penyeragaman ini juga berlanjut pada bagaimana semua siswa harus seragam dalam cara berpikir dan berperilaku. Semoga sekolah sekarang tidak seperti saat saya sekolah dulu dimana sulit sekali mendapatkan jawaban dari guru jika kita mengajukan pertanyaan yang agak nyeleneh. Cara belajar juga masih 1 arah. "Ada pertanyaan?" seakan-akan hanya jadi formalitas agar proses belajar terkesan lebih hidup. Atau jangankan buat bertanya, melihat tampang gurunya yang agak seram aja langsung jiper.


Satu hal lagi tentang pendidikan. Yang ini saya dapat dari cerita kawan saya dari Uganda. Di sana, guru bisa kena skors, atau bahkan ditarik ijin mengajarnya, jika ketahuan memberikan materi tambahan di luar jam sekolah alias les! Bukan karena mencemarkan nama baik sekolah atau video pribadinya terakses siswa! Sistem ini dibuat oleh pemerintah Uganda agar semua siswa yang bersekolah mendapatkan informasi dan pengetahuan yang sama rata. Saya ingat waktu sekolah dulu, ada guru yang menawarkan les juga. Saya tidak ikut, dengan alasan biaya dan malas hehehe... Hasilnya, ajaib, kawan saya punya teknik jitu dan cepat untuk menjawab satu soal. Rupanya ada rumus rahasia yang sang guru hanya berikan untuk siswa-siswa yang dengan rela hati telah memberinya gaji tambahan. Jomplang sangat pengetahuan siswa yang les dan yang tidak.


Menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan atau les privat semacamnya, mengindikasikan ada sesuatu yang keliru dalam sistem pendidikan nasional kita. Pertama, monitoring standar pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia, tentang apa saja yang sudah diajarkan, sudahkah semua siswa mendapatkannya. Dengan sistem yang ada sekarang, apakah siswa di Papua juga terjamin mendapatkan pengetahuan yang sama dengan siswa di Jawa? Apakah siswa di sekolah negeri mendapatkan pengetahuan yang sama dengan siswa sekolah swasta. Jika karena alasan setiap daerah punya kebutuhan masing-masing, jawabannya jelas: sudah ada pendidikan muatan lokal. Kedua, lagi-lagi, soal gaji guru yang mengkhawatirkan (itu alasan kenapa saat SMP saya mengganti cita-cita saya dari guru menjadi arsitek, walaupun yang terakhir pun tidak tercapai).


Kalau yang terakhir ini unek-unek saya yang baru saja saya alami, tapi masih nyambung dengan dunia pendidikan. Ceritanya, saya ambil kursus bahasa inggris. Enam tahun diajarkan di sekolah lanjutan ternyata tidak punya pengaruh besar pada kualitas cas cis cus saya berbahasa inggris (kualitas pendidikannya yang cetek, lingkungan yang tidak memungkinkan berkembangnya kemampuan berbahasa, atau karena malas saja, saya tidak tahu pasti). Nah di kursus itu saya kaget karena dalam satu kelas ternyata kemampuannya bisa dikata tidak rata. Heran, padahal ada placement test. Untuk ukuran lembaga yang sudah punya nama malang melintang dalam urusan bahasa internasional, lagi-lagi saya heran karena isinya gitu-gitu aja. Boleh dibilang saya cuma refresh memori, bisa ditebaklah hasil akhirnya gimana, yang memang udah rada pinter ya nambah dikit, yang agak nggak pinter nambah dikit juga, hasilnya.. sama juga nggak rata. Nah, ini yang lebih heran, di akhir les, semua murid bisa lulus dan melanjutkan ke level selanjutnya! Alamak... Insting kritis (alias suudzon hehehe...) langsung bekerja, hmmm... tentu saja, dengan meluluskan siswa-siswa, harapannya mereka bakal terus ke level selanjutnya. Dengan kata lain, bertambahlah pemasukannya.


Astaga... saya tidak boleh berburuk sangka.

baca selengkapnya

Siapa yang Porno?

Gatal juga rasanya tidak ikut mengomentari berita yang sedang panas belakangan ini. Video pribadi mirip Ariel, Luna dan Cut Tari yang dipublikasikan secara sembarangan oleh oknum tak bertanggung jawab telah menggeser sejumlah berita lain yang, sejujurnya, jauh lebih penting.


Dalam pemberitaan sejumlah media, seringkali disebutkan "Video porno yang dibintangi...". Menarik karena kata porno lantas menjadi tagline sendiri untuk menambah sensasi berita. Saya kok merasa agak gimana ya dengan istilah "video porno" dalam kasus Ariel. Saya bongkar ulang file UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang diskriminatif itu dan dapat jawaban soal perasaan saya yang agak-gimana-ya itu tadi. Masalahnya ternyata di definisi porno (grafi). Perlu digarisbawahi, ini menurut saya lho...


Saya kutipkan definisinya di pasal 1: Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.


Pertama, dalam pasal itu dijelaskan "... atau bentuk komunikasi lain..." artinya pornografi dikaitkan dengan sebuah proses komunikasi. Ada pengirim pesan, ada media, ada pesan, dan ada penerima pesan. Kalau itu koleksi saya pribadi yang saya contohkan di atas, saya rasa itu bukan bentuk komunikasi karena niat saya memang tidak ingin menyampaikan pada orang lain, tidak menargetkan siapa penerima pesannya. Tulisan yang saya buat tidak akan menjadi bentuk komunikasi jika saya hanya menyimpannya di hard disk. Kembali ke soal video adegan berhubungan seks, video tersebut menurut saya di-'porno'-kan oleh orang yang menyebar, membuatnya menjadi dapat dilihat oleh orang lain, menjadi ada penerima pesannya. Berarti, apanya atau siapanya yang porno?


Kedua, "...yang dapat membangkitkan hasrat seksual ...". Video yang tersebar itu ternyata tidak membangkitkan hasrat seksual saya, dan mungkin banyak orang juga merasakan hal yang sama. Mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu atau lebih fokus pada hal lain hehe... Soal nilai-nilai kesusilaan, mari pikirkan bersama, kalau melanggarnya tidak mengganggu orang lain apa ya tidak boleh? Orang bebas memilih mau berhubungan seks dengan siapa, dan beberapa orang tidak lagi menyekat diri kalau berhubungan seks harus dalam bingkai pernikahan saja. Asal tidak ada pemaksaan, dilakukan bertanggung jawab dan mempertimbangkan aspek kesehatan. Toh kita tidak akan bermimpi buruk di malam hari atau lantas tidak bisa bekerja hanya karena ada tetangga kita yang berhubungan seks di luar nikah.


Adegan hubungan seksnya juga dilakukan di dalam kamar tertutup. Melanggar nilai kesusilaan? Merekamnya sama saja seperti kita mendokumentasikan sedang plesir dimana, apa juga melanggar kesusilaan? Yang melanggar kesusilaan jelas yang menyebarkan video tersebut. Katakanlah saya seorang terkenal sedang bertelanjang di dalam rumah lalu iseng merekam kehidupan sehari-hari saya untuk koleksi saya pribadi, lalu ada orang iseng mengambil rekaman tersebut, itu sudah melanggar kesusilaan karena jelas mencuri. Apalagi sampai disebarkan di internet.


Saya berani bilang, media massa juga porno. Dengan pemberitaan yang berulang-ulang dan seakan tanpa henti, media massa telah memberikan akses kepada masyakarat bahwa ada video tersebut. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang awalnya biasa saja lama-lama jadi penasaran. Seakan-akan media massa menyapa "Hei, pemirsa, ada video anu lho..."


Latah 'porno' ini tidak hanya dilakukan media massa. Beberapa kalangan masyarakat yang merasa bertanggung jawab atas rusaknya tidaknya moral bangsa ini lantas melakukan aksi. Ada yang mengecam videonya. Ada pula yang menghujat artis-artis yang disinyalir ada dalam video. Kok ya tidak ada aksi yang mengecam penyebar videonya ya? Terakhir saya dengar berita beberapa sekolah sampai melakukan razia hp siswa-siswanya untuk memastikan video tersebut tidak ada dalam koleksi mereka. Beruntung Komnas Anak merespon bahwa hal tersebut melanggar hak siswa. Saat razia napza juga polisi sempat memeriksa hp orang-orang yang terkena razia. Walah... Coba dicek hp ibu bapak gurunya, ibu bapak polisinya ada videonya juga tidak?


Semua orang menjadi paranoid, moral bangsa ini akan rusak karena tiga video yang menyebar (bu, pak, coba koneksi internet... ada berapa banyak dan sudah dari kapan mendownload video apapun begitu mudahnya dilakukan). Mungkin ibu dan bapak yang lebih punya pengalaman soal seks ini merasa terangsang secara seksual saat melihat video tersebut, akhirnya mengategorikan video itu porno. Terus siapa dan apanya yang porno?


Racikan kisah selebritis dicampur dengan isu seksualitas yang meskipun banyak orang mencerca namun diam-diam menikmati, menjadi menu sempurna untuk ditayangkan di televisi atau dicetak sebagai headline di surat kabar. Semakin banyak orang menonton dan membaca, semakin laku medianya, semakin banyak orang ingin menaruh iklan, semakin banyak keuntungan. Menyenangkan. Kasus apapun, siapapun, jika dicampur dengan bumbu seksualitas pastilah diminati banyak orang. Ditambah dengan pro kontra yang kemudian muncul, jadilah kasus yang terus menerus menguntungkan untuk digali. Sudah lewat dari seminggu sejak video Ariel, Luna dan Cut Tari menyebar di internet, sampai sekarang beritanya masih saja hangat. Kalau hal berbau seksualitas dianggap porno oleh masyarakat, namun media massa menyajikan berita macam itu berulang-ulang karena tahu dapat menarik banyak peminat, lantas siapa yang porno?

baca selengkapnya

Kinarya Lan Makarya Sesarengan: "Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan" ala PKBI DIY

Kinarya lan Makarya Sesarengan adalah sebuah pekan seni budaya yang mengusung kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan - 25 November, Hari AIDS Sedunia - 1 Desember, Hari Hak Azasi Manusia Sedunia - 10 Desember).
Menggandeng komunitas seni tradisi, Solidaritas Peduli AIDS Yogyakarta (SPAY), Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Yogyakarta, serta lembaga-lembaga lain memiliki kepedulian pada isu tersebut, PKBI DIY mengadakan serangkaian acara:


1. Opening Carnival “Stop AIDS: Akses Untuk Semua”
Tanggal : 1 Desember 2009
Jam : 14.00 - 16.00 WIB
Tempat : Taman Parkir Abu Bakar Ali Monumen SO 1 Maret
Peserta : 500 orang (LSM, organisasi masyarakat, institusi pendidikan, kelompok seni, dan masyarakat umum)
Opening carnival adalah pembuka dari Pekan Seni Budaya. Selain sebagai media sosialisasi adanya Pekan Seni Budaya, acara ini juga mengikuti tradisi longmarch Hari AIDS Sedunia yang biasa diadakan oleh lembaga-lembaga yang peduli pada isu HIV & AIDS di Yogyakarta, namun dengan format carnival sehingga peserta dapat mengekspresikan dirinya melalui kostum atau atribut lainnya.


2. Jogja Update “Diskusi Publik: Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi”
Tanggal : 2 Desember 2009
Jam : 14.00 - 17.00 WIB
Tempat : Gedung Radyo Suyoso, Kompleks Kepatihan
Adalah sebuah diskusi publik yang akan membahas isu-isu terkini seputar Kesehatan Reproduksi dengan pembicara dari instansi-instansi terkait seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lembaga lain yang bergelut di isu tersebut.


3. Pertunjukan Teater dan Gamelan Kontemporer 'Bukan Aku yang...'
Tanggal : 5 Desember 2009
Jam : 19.00 - 23.00 WIB
Tempat : Concert Hall, Taman Budaya Yogyakarta
Kepedulian remaja sekolah terhadap isu HIV & AIDS ditampilkan oleh siswa-siswa SMA TMIP yang tergabung dalam TeMA melalui pertunjukan teater dan gamelan kontemporer.


4. Festival Seni
Tanggal : 4 - 6 Desember 2009
Jam : 15.00 - 23.00 WIB
Tempat : Monumen SO 1 Maret
Mengambil tempat di Monumen SO 1 Maret, Festival Seni Budaya ini adalah inti acara Pekan Seni Budaya. Acara ini akan diisi oleh penampilan dari pekerja seni-pekerja seni lokal Yogyakarta, terutama yang berbasis budaya tradisional seperti tari, ketoprak, gamelan, wayang. Festival akan dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 4 Desember 2009 pukul 18.30 WIB dengan pertunjukan tari dari UKM Swagayugama UGM dan Sanggar Seni Waria Kotagede, dilanjutkan dengan penampilan seni tradisi dari Kulon Progo dan Sleman. Pada 5 Desember 2009, 19.00, komunitas seni tradisi dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta akan mengambil bagian. Kemudian ditutup pada 6 Desember 2009 dengan penampilan dari Kabupaten Bantul dan penampilan seni tradisi dari KNPI DIY.
Selain seni tradisi, Pekan Seni Budaya juga tetap mengakomodir komunitas-komunitas seni non-tradisi seperti band, paduan suara, musikalisasi puisi, teater, dan sebagainya di pukul 15.00 – 18.00


5. Family Day
Tanggal : 6 Desember 2009
Jam : 09.00 - 12.00 WIB
Tempat : Monumen Serangan Oemoem 1 Maret
Peserta : Masyarakat umum
Family Day adalah sebuah hari yang dikhususkan untuk keluarga. Beberapa acara akan digelar pada satu hari penuh, yaitu:

• Lomba lukis dan mewarnai (usia TK dan SD)
• Penampilan seni oleh anak-anak
• Dolanan anak
• Diskusi Santai ”Kesehatan Reproduksi dan Seksual [HIV & AIDS] dan Keluarga”
• Klinik gratis

6. Pameran Foto “Nyawang”
Tanggal : 30 November - 6 Desember 2009
Jam : 10.00 - 19.00 WIB
Tempat : Griya Lentera [Jl. Gandekan Lor No. 42 B]
Peserta : Komunitas remaja jalanan, gay, waria, perempuan pekerja seks
Griya Lentera sebagai bagian dari PKBI DIY akan melaunching sebuah ruang budaya yang terbuka bagi siapapun. Pameran Seni dan Foto digelar selain untuk sosialisasi awal, juga untuk menunjukkan kreativitas komunitas-komunitas yang selama ini termarginalkan.


7. Movie Screening
Tanggal : 30 November - 6 Desember 2009
Jam : 15.00 - 18.00 WIB
Tempat : Griya Lentera [Jl. Gandekan Lor No. 42 B]
Movie screening adalah ruang untuk memutar film dan berdiskusi mengenai film-film yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual (HIV & AIDS), gender, dan HAM. Film yang diputar adalah film pendek, dokumenter, dan karya komunitas. Setiap harinya akan diangkat 1 tema besar yaitu: remaja, HIV & AIDS, LGBTIQ, gender, kesehatan reproduksi, dan perjuangan identitas

baca selengkapnya

Oleh-oleh Workshop Kantor Berita

Dua hari yang lalu, saya ikut workshop. Rencananya lembaga tempat saya kerja mau mengembangkan kantor berita. Agak menyesal saya datang terlambat karena harus memfasilitasi sebuah forum dulu, karena begitu saya nongol,  sesi sudah mulai dengan pembicara Bang Ashadi Siregar. Tak apalah.. Kantor berita yang akan kami kembangkan adalah kantor berita dengan perspektif HAM, kesehatan reproduksi, seksualitas, dan gender. Yah.. karena kami kecewa dengan pemberitaan di media mainstream yang kebanyakan bias gender, diskriminatif, melanggengkan stigma, dan macam-macam lainnya. Di akhir sesi hari pertama kami diberikan masing-masing sebuah berita yang diambil dari berbagai macam sumber, yang dianggap masih stigmatif dan diskriminatif. Tugas kami adalah menganalisa berita tersebut.

Saya kebagian berita dengan judul "106 ABG Diciduk Polisi" (Buset.. dari judulnya aja udah ketahuan tuh berita kayak gimana). Ceritanya, di berita itu, ada sebuah cafe yang diduga sedang melangsungkan pesta miras. Datanglah polisi. Gak dapet bukti ada pesta miras, ujung-ujungnya, remaja (ABG? Baru Gede mulu kapan gede benernya?) ini dimintain kartu identitas. Karena pada gak bawa, ditangkaplah mereka. Lha.. ya kontradiksi.. katanya ABG, tapi kok mesti punya kartu identitas? Kartu pelajar maksudnya? Ada aja... Kesannya tuh polisi emang nyari-nyari..  Nah kok ya jurnalisnya juga tetep aja nulis berita kayak gitu. Ganti kek pake judul "Tidak Jadi Operasi Miras, Polisi Razia Kartu Identitas Biar Ada Kerjaan" (judul apaan nih panjang betul), terus jadiin cerita dodolnya para polisi itu buat berita. Tapi ya.. tar jurnalisnya yang malah ditangkap. Atau nggak, belum-belum redakturnya udah mencak-mencak gara-gara beritanya gak "seksi". Susah ya para jurnalis itu..

Kalau ingat prinsip pertama dari 9 Prinsip Jurnalisme yang berbunyi: Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Sayangnya, kebanyakan jurnalis memaknai point ini dari sisi kebenaran empiris dan legalitas saja (begitu kata Bang Ashadi). Artinya, jurnalis melihat bahwa ada sebuah fakta dan bagaimana kaitan dengan hukum positif yang ada. Padahal, ada kebenaran lain yang lebih universal, yaitu kemanusiaan. Ketika berita tentang razia terhadap perempuan pekerja seks, misalnya, jurnalis melihat bahwa ada fakta tentang razia tersebut, dan bagaimana pekerja seks telah melakukan pelanggaran hukum dan norma sosial. Akhirnya berita yang muncul  semakin memojokkan posisi perempuan pekerja seks, tidak berusaha untuk menampilkan sisi yang lebih manusiawi. Secara teknis, kemanusiawian ini bisa ditampilkan dari pemilihan kata yang tidak bias, tidak menghakimi, dan sebagainya. Lebih dalam lagi, tentu bagaimana membuat pemberitaan menjadi berimbang, dari sisi narasumber, dari aspek yang digali, dan semacamnya (wah wah.. berasa gampang aja jadi jurnalis itu..). Bukan hanya mencari narasumber dari pelaku razia (polisi, satpol PP, dkk) dan melihat dari cara pandang mereka saja.  Toh, prinsip kedua jurnalisme adalah: Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat, yang berarti bukan pada pihak tertentu, apalagi penguasa.

Saya sempat berpikir, mungkin ada banyak jurnalis yang mencoba menulis dari sisi ini, sisi yang lebih manusiawi. Tapi mungkin nanti dianggap beritanya tidak netral, lebih memihak kelompok tertentu, tidak sesuai norma, dan lainnya. Atau ada yang berusaha netral tapi kesulitan melepaskan diri dari doktrin yang sudah berkembang di masyarakat. Sama kasusnya dengan  ilmu pengetahuan. Sepertinya, tidak ada yang bisa benar-benar netral. Para ilmuwan misalnya, tetap saja senetral-netralnya menyusun teori tetap ada pengaruh lingkungan sosialnya. Ujung-ujungnya, teorinya malah menguntungkan beberapa pihak dan merugikan lebih banyak pihak lainnya.

baca selengkapnya

"Bu, Aku Payu KR Siji!"

Siang itu saya sedang terburu-buru mengendarai motor menuju kantor. 8.. 7.. 6.. countdown lampu hijau di perempatan Galleria Mall membuat saya semakin buas demi tak tertahan lampu merah. Tiba-tiba motor di depan saya ngerem mendadak. Beruntung, saya juga sigap, segera mengerem, dengan dongkol dalam hati. Geram rasanya karena saya akan ketinggalan lampu hijau dan siap-siap nongkrong di lampu merah dengan sengatan matahari. Sial. 

Rasa kesal saya segera sirna begitu tahu alasan si pengendara motor depan saya itu ngerem mendadak. Seorang anak kecil, berusia kira-kira 4 tahun, tiba-tiba nongol di depan motornya sambil membawa beberapa lembar koran, sambil berkata pada seorang ibu yang sedang duduk di trotoar.

"Bu, aku payu KR siji!" (Bu, aku berhasil ngejual KR -koran di Jogja- satu!)

Deg. Beruntung saya tidak jadi mengumpat-umpat. Beruntung saya berhasil ngerem. Beruntung saya dulu tidak harus bertelanjang kaki berjualan koran di jalanan saat matahari sedang terik-teriknya.

Bagi si anak, berhasil menjual satu koran saja mungkin sudah menjadi hal yang membahagiakan.

Enak sekali si ibu (entah ibu kandungnya atau ibu apanya), tinggal menyuruh anaknya jualan koran, dia ambil untungnya. Eh, tapi bagaimana kalau sebenarnya si ibu yang jualan koran cuma karena tiba-tiba kakinya pegal, si anak lalu merasa mendapat "mainan baru" jualan koran? Atau bagaimana jika ternyata si ibu itu pelaku trafficking? Bagaimana jika ia adalah seorang ibu yang tidak tahu soal hak anak, yang penting bisa nyari duit buat makan sambil bawa anak, syukur-syukur anaknya bantu...

Saya mendukung ketika hidup di jalanan adalah pilihan, bagi mereka yang sudah bisa memilih. Remaja dan orang dewasa saya asumsikan sudah memiliki kemampuan ini. Kesalahan Negara adalah pada perlindungan bagi mereka yang memang memutuskan untuk hidup di jalanan. Yang terjadi kan justru mereka dianggap mengganggu ketertiban atau apalah.. yang katanya itu dipermasalahkan oleh masyarakat (masyarakat yang mana?) Lalu mereka ramai-ramai ditangkap, katanya mau dibina segala macam, tapi yang terjadi justru kekerasan.

Ketika saya melihat anak-anak hidup dan bekerja di jalanan, kekesalan saya terhadap Negara makin menjadi-jadi. Awalnya, seperti kebanyakan orang, saya salahkan orang tua mereka. Kok ya ada orang tua yang tega membiarkan anaknya bekerja di jalanan saat teman-teman sebayanya asik menggambar di kelas terus main ayunan saat istirahat? Kok ya ada orang tua yang tega minjemin anaknya buat digendong kemana-mana demi mengetuk hati para pemakai jalanan? Tapi kemudian, saya sadar bahwa ada sistem sosial (mulai nih...) yang membentuk pola seperti ini. Pemiskinan yang dilakukan oleh Negara telah membuat individu-individu mengambil jalan pintas penuh resiko, bekerja dan mempekerjakan anak-anak mereka di jalanan. Pemiskinan ini ya bisa dilihat dari bagaimana Negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja, Negara tidak bisa menyediakan pendidikan gratis yang adil dan merata. Parahnya, mungkin tidak sadar bahwa kondisi ini hasil karya mereka,  selain mengebiri hak-hak mereka yang lainnya (hak layanan kesehatan misalnya), Negara malah dengan angkuhnya membuat serangkaian aturan yang mendiskriminasi mereka, yang tidak mengijinkan mereka menjejakan kaki di jalanan lagi. Misalnya dalam KUHAP Pasal 505, ada  ancaman kurungan maksimal 3 bulan untuk orang yang melakukan penggelandangan di tempat-tempat umum.

Lha.. kalau mengutip kata-kata dalam Untitled (Video Komunitas Remaja Jalanan Minority, 2008),

"Negara miskin kok ngelarang rakyatnya miskin?!"

Kalau Negara pinter, para orang tua yang mencari nafkah di jalan ya gak cuma dikasih ceramah ini itu, tapi coba deh dikasih keterampilan. Tidak berhenti sampai di sana, ajarin juga cara pemasaran, cara memutar modal, mengelola keuangan. Nah, anak-anaknya disekolahin pakai uang Negara yang banyak dikorup itu. Katanya "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara (UUD 45 Pasal 34 ayat 1)" ? Kalau saya sih pengalamannya melihara kucing, saya kasih makan rutin pagi siang malam (untungnya saya nggak budek, jadi kalau saya lupa ngasih makan saya bisa dengar kucing saya mengeong-ngeong kelaparan), saya belai-belai (dijewer sedikit kalau maling ikan), saya kejar kucing lain yang suka ganggu kucing saya (bukan saya kejar kucing saya sendiri, kecuali lagi kalau kucing saya berhasil maling ikan), pernah suatu kali punggungnya robek gara-gara berantem, saya juga yang bawa dia ke dokter, ngobatin lukanya tiap hari sampai si kucing bisa main-main lagi. Senakal apapun kucing saya, karena biasanya saya melihara kucing anaknya kucing-kucing saya sebelumnya, atau saya ambil kucing lain, dua-duanya jelas bukan keinginan si kucing, jadi ya saya merasa bertanggung jawab atas kehidupan peliharaan saya

baca selengkapnya

Masih tentang Isu Perempuan

Saya baru pulang dari Jakarta, mengikuti sebuah workshop. Tapi bukan  workshopnya yang ingin saya ceritakan. Pada malam terakhir saya di Jakarta, kawan-kawan mengajak makan di daerah Kemang. Karena background kami semua dari NGO, obrolan pun tidak lepas dari topik hak azasi manusia, isu universal yang mengaitkan perbedaan ranah juang masing-masing lembaga. Perbincangan bergulir dari isu orang (di)hilang(kan), homoseksualitas, layanan kesehatan, dan macam-macam. Sampai pada topik yang sangat menarik, karena bagi beberapa orang, termasuk saya, informasi tersebut tergolong baru.

Seorang kawan dari Stigma, lembaga yang concern pada isu harm reduction NAPZA, menceritakan pengalamannya saat bekerja di lembaga lain. Job desc nya adalah mengunjungi lapas-lapas yang ada di Jakarta. Sudah rahasia umum (atau hanya beberapa gelintir orang saja yang tahu?) peredaran NAPZA di dalam penjara justru didukung oknum sipir yang mencari keuntungan dari para tahanan.

"Temen gw sampai ada yang nyolong sendal jepit terus ngotot minta dikasusin. Setelah gw tanya, alasan dia adalah: kan lebih enak di penjara, nyari barangnya gampang!" Penjara akhirnya menjadi solusi dari pengguna NAPZA untuk mendapatkan 'barang' dengan cara yang mudah! Gila! Itu alasan mengapa penjara memang tidak menjadi solusi bagi para korban pengguna NAPZA.

Perlakuan oknum polisi, yang katanya mengabdi pada masyarakat, jangan ditanya bagaimana bejatnya, terutama bagi para korban NAPZA. Korban NAPZA laki-laki (masih beruntung) mendapatkan kekerasan fisik dan verbal. Dipukul. Disulut rokok. Macem-macem..  Yang perempuan? Tragis.. Kawan saya menceritakan kisahnya sendiri ketika ia ditangkap polisi atas tuduhan pengguna NAPZA. Ia ditelanjangi di sebuah lapangan terbuka dan tidak boleh menutupi bagian tubuhnya. Selesai dipermalukan di depan banyak orang, ia digiring ke kantor polisi, ditelanjangi lagi!  Vaginanya dikorek-korek karena dianggap menjadi tempat menyembunyikan barang bukti. Punggungnya jadi asbak. Belum pukulan dan serangkaian kata-kata 'mutiara' dari mulut sang polisi. Polwan? Bukan. Polisi laki-laki. Polwan ada, hanya duduk-duduk. Dan tidak ada satupun yang mengenakan badge nama di bajunya, kecuali polisi yang bertugas membuat laporan. Aparat yang jelas-jelas perpanjangan tangan Negara kan seharunya menjamin hak azasi ya? Lha ini kok...

Kasus kawannya lebih parah lagi. Sang kawan tertangkap bersama pacar laki-lakinya. Sang polisi lalu menawarkan solusi: tukar badan alias, "lo mau cowok lo bebas,  lo harus berhubungan seks sama gw." Kasus ini kemudian dibawa ke Komnas Perempuan, yang kemudian hanya ditanggapi angin-anginan ("Malah diceramahi..") Perempuan rupanya masih dilihat parsial bahkan oleh orang atau lembaga yang mengaku peduli pada isu perempuan.

Masuk penjara, tahanan perempuan di lapas khusus perempuan nasibnya tambah ngenes. Contohnya untuk masalah pembalut. Di sebuah lapas, tahanan perempuan hanya mendapatkan handuk kecil (oya.. masih dipotong dibagi dua) sebagai pembalut saat mereka menstruasi. Handuk itu yang dipakai selama mereka dalam tahanan. Tidak diganti. Lho, memang tidak ada pembalut? Ada, harganya 3 kali lipat dari harga di luar lapas. Untuk urusan hubungan seksual, di lapas laki-laki biasanya diberikan waktu khusus bagi mereka yang sudah memiliki istri untuk melakukan hubungan seksual di dalam penjara. Di lapas perempuan? Tidak ada aturan itu. Perempuan masih dianggap aseksual, objek seksual.

Selipan aja, ada kasus juga belum lama ini di Jogja ketika seorang remaja jalanan perempuan yang hamil di luar nikah, meminta perlindungan hukum dari lembaga yang katanya concern pada isu perempuan. Hasilnya: ditolak karena dia tinggal di jalanan

Huff.. hanya ingin mengetuk orang-orang yang katanya pejuang isu perempuan.. Lesbian, korban NAPZA, perempuan jalanan, perempuan pekerja seks, perempuan difabel, transseksual male to female, buruh perempuan, perempuan Tionghoa, apakah harus dipisah-pisahkan jika memang terjadi kekerasan terhadap mereka?

baca selengkapnya

Penemuan Baru Cara Membunuh Rakyat Miskin

Innalillahi wa inailaihi rajiun…

Sedih

Kaget

Bingung

Marah

Bulu kuduk saya benar-benar berdiri ketika saya pulang buka puasa dan melihat tayangan di televisi. Dua puluh satu orang tewas di Pasuruan, Jawa Timur. Semuanya perempuan. Semuanya meninggal karena menjadi korban, entah terinjak-injak atau kehabisan oksigen, saat antri untuk mendapatkan zakat. Bayangkan! Antri mendapatkan zakat harus ditebus dengan nyawa…

Numbness

Tadi pagi saya berbincang-bincang dengan beberapa kawan di kantor. Sambil membuka-buka koran yang semuanya menaruh berita duka di Pasuruan di halaman depan. Lantas teman saya berkata, “Yang aneh tuh, masak orang-orang yang lagi gali lubang kuburan buat korbannya tuh nggak kelihatan sedih, malah ketawa-tawa, kesannya kayak tragedinya tuh cuma berlalu begitu aja.” Saya lantas ingat ceritanya Mas Iwan Piliang, pas pelatihan Jurnalisme sebulan yang lalu. Dia bercerita tentang pengalamannya memberikan sumbangan kepada pemulung sampah yang ditanggapi dengan sangat dingin oleh si penerima sumbangan. Kesannya tidak tahu terima kasih. Tapi, sungguh, mereka memang benar-benar tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih, mereka sudah lupa rasanya terharu, rasanya sedih, rasanya bahagia. Mereka lupa bagaimana caranya mengekspresikan diri karena tidak ada waktu buat mereka untuk itu. Yang harus mereka pikirkan setiap detik dalah bagaimana cara bertahan hidup. Atau mungkin berapa kali mereka melihat kemunafikan orang-orang yang sok berbuat baik padahal ada udang di balik batu.

Numbness atau kekakuan emosi, biasanya dialami oleh orang-orang yang mengalami trauma berat, diterpa badai besar. Namun tak usah badai, tetesan-tetesan air terus meneruspun bisa meluluhlantakan batu. Kerasnya kehidupan telah membuat banyak orang kehilangan cara berpikir sehat (dalam Islam saya pernah mendengar kalimat bahwa kefakiran itu mendekati kekafiran), termasuk untuk mendapatkan uang. Saya terhenyak ketika tahu uang zakat yang dibagikan besarnya “hanya” Rp. 20.000,- per orang (sebelumnya dijanjikan Rp. 30.000,- tapi pihak pemberi zakat membuat keputusan baru setelah begitu banyaknya orang yang meminta zakat). Saya bilang “hanya” karena bagi saya, uang itu hanya cukup untuk makan 1 hari (bahkan mungkin bagi orang lain uang itu hanya cukup untuk membeli segelas air putih dinginnya saja). Tapi bagi mereka?

Kemiskinan dapat mendorong manusia untuk melakukan apapun. Tindak kriminal sampai antre zakat berbuah kematian. Gak cuma antre zakat… coba lihat pas pembagian BLT lah, apalah, kalau nggak kisruh, kayaknya ada yang kurang. Nah pertanyaannya, kemiskinan itu tanggung jawab siapa? Sang Haji, yang (mungkin) niatnya baik tapi sayang malah bikin orang kehilangan nyawa, mungkin merasa bertanggung jawab terhadap kemiskinan yang ada di daerahnya. Ya mungkin beliau merasa perlu memberikan 2,5% dari kekayaannya di bulan puasa ini. Lumayan, pahalanya kan dobel bel bel. Apalagi kalau uangnya hasil beliau ngasih ceramah dimana-mana (tau sendiri lah harga ustadz kondang sekali panggil berapa, yang belum kondang ya dikurangi dikit-dikit lah), pahalanya tambah bel bel bel… (saya sebenarnya tidak tahu pasti pekerjaan sang haji apa)

Salah Siapa?

Saya gemas melihat berita itu. Sama gemasnya pas saya menemukan iklan sebuah partai berwarna biru dengan segitia aneh di tengahnya, dipampang di halaman 0 (karena memang menutupi halaman depan) surat kabar terbesar di negeri ini, yang langsung saya sobek dan saya buang ke tempat sampah. “Ganggu aja! Nutupi tanggal terbit korannya!” saya bilang begitu ketika teman saya mau memarahi saya.

Tragedi di Pasuruan menimbulkan pertanyaan, salah siapakah sebenarnya ini? Mau fair? Saya tunjuk langsung aja: Negara. Kenapa saya bilang begitu, ini alasan saya, dari mulai yang paling simple sampai yang rumit, mungkin ngawur, jadi boleh dikritik:

1.  Negara tidak mampu membudayakan budaya antre yang baik dan benar. Ya.. gimana mau masyarakatnya ngantre, orang kursi aja direbutin rame-rame sama pejabat. Mbok ngantre pak, bu… Cara membudayakannya? Ya dibuat sistem lah. Di bank, di pom bensin, di McD, di Hero aja orang bisa ngantre karena sistemnya tidak memungkinkan orang berebutan. Coba kalau ibu-ibu di Pasuruan itu ngantre tertib…

2.  Negara tidak bisa mengatur subsidi silang dari orang-orang berduit dengan orang kekurangan duit. Ya maklum, pejabatnya aja ngerasa kuraaaaang terus walau udah dikasi laptop, mobil, rumah, sampai piknik ke luar negeri. Coba kalau orang-orang kaya mau bayar pajak sesuai ketentuan, plus zakat-nya, gak cuma pas bulan puasa. Coba kalau ibu-ibu di Pasuruan itu dapat bantuan rutin tiap bulan…

3.  Negara tidak bisa mengatasi kemiskinan. Bukannya membuka lapangan kerja, malah sibuk jual asset negara ke pihak asing, malah harga terus-terusan dinaikin. Untungnya buat siapa? Jelas bukan buat ibu-ibu di Pasuruan dan rekan-rekan senasibnya. BBM dinaikin, terus bikin program BLT lah… Ya nggak ngedidik namanya. Bukannya dari kecil kita diajarin, daripada ngasih ikannya, lebih baik kita kasih pancing dan kail. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia aja nggak jelas karena kriterianya yang sengawur pemerintahnya, bukan berarti kalau, “Saudara sebangsa setanah air, angka kemiskinan di Indonesia menurun tahun ini, berarti kita… bisa enjoy karaokean! Hore! Hore!” Goblok. Tetap ada aja yang hidup miskin, dan mereka tetap harus diperhatikan (Inga-inga Pasal 34 UUD 45 dan halo apa kabar soal jaminan hak azasi manusia) Coba kalau ibu-ibu itu tidak miskin…

4.  Negara terlalu banyak korupsi. Ini nih mungkin yang bikin Sang Haji tidak percaya, tidak mau memberikan zakat lewat badan amil. Departemen Agama pernah menduduki posisi tertinggi di tangga lagu perkorupsian! Bayangkan! departemen yang kebanyakan isinya ngaku ustadz! Weleh… Ini juga yang bikin kas negara rugi, terus hasilnya banyak warga yang tadinya nggak miskin jadi miskin, yang miskin makin miskin. Coba kalau ibu-ibu itu tidak tinggal di negara penuh koruptor…

5.  Nah, sekarang baru saya mau nyalahin pihak Sang Haji dan panitianya, jelas salah. Bikin acara nggak siap (saya sama teman iseng menghitung. Katanya mereka menyediakan Rp. 50 juta, setelah diitung-itung, dengan uang segitu terus dibagi per kepala Rp. 30.000, berarti cukup buat 1.667 orang. Tau berapa banyak perempuan yang mengantre? 5.000! jelas nggak siap), nggak laporan sama pihak berwajib (padahal itu kan mengumpulkan massa), dan terakhir cuma nyari gampang. Kalo emang mau bagi-bagi rezeki lebih bagus datengin aja rumah penduduk satu-satu, lebih bagus lagi kalau jangan sampai ada orang lain yang tau, capek deh. Kok ya tega gitu nenek-nenek umur 65 tahun dibiarkan ngantre dari jam 6 pagi sampai kehabisan oksigen? Saya sih mencium ada “sesuatu” yang diinginkan dari pengumpulan massa itu. Hussh! Bulan puasa gak boleh suudzon. Kalau sampai Pak Haji and the gank gak diusut secara hukum… wah tambah lagi muka jelek hukum Indonesia.

baca selengkapnya

Salah Kaprah: Hari Jilbab Internasional

Lagi-lagi saya (akan) sok tau soal agama… tapi ya bagaimanapun, saya tercekat begitu membuka koran pagi ini. Ada aksi bagi-bagi 1000 jilbab di kota Yogyakarta (sayang, saya sendiri tidak sempat melihat). Aksi itu dilakukan untuk memperingati Hari Jilbab Internasional tanggal 4 September 2008. Saya baru tahu ada peringatan macam itu. Katanya, peringatan ini untuk mengenang kejadian di Perancis beberapa tahun silam.

Pada tahun 2004, pemerintah Perancis sempat mengeluarkan larangan pemakaian jilbab dan atribut agama ke sekolah. Kebijakan ini lalu ditentang oleh banyak orang di banyak negara, tidak hanya oleh kaum muslim, tapi juga para aktivis HAM.

“Lha iya kalau yang dibagiin terus mau pake jilbabnya, kalau nggak?” komentar saya pertama kali. Teman saya yang membaca koran berbeda namun dengan berita yang sama hanya tersenyum. ”Aneh-aneh aja ya...” komentarnya singkat.

Saya merasa ada salah paham dalam hal jilbab berjilbab ini. Pertama, untuk peringatan hari jilbabnya itu. Bagus memang, dilakukan untuk memperingati hak azasi manusia dalam berperilaku sesuai keyakinan masing-masing. Setahu saya, hak azasi manusia itu adalah hak yang individual. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Salah satunya adalah hak untuk memeluk agama. Konsekuensinya adalah hak untuk beribadah, bertutur, dan berperilaku sesuai agamanya tersebut. Pelanggaran terhadap HAM jika ada sebuah sistem atau golongan yang tidak menghargai hak tersebut. Contohnya ya kebijakan di Perancis itu. Peringatan International Hijab Muslimah Solidarity lalu dilakukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap kebebasan beragama serta mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran serupa di kemudian hari.

Dari situ saja sudah berbeda tujuannya. Yang satu sisi memperjuangkan bagaimana agar setiap orang dihormati atas segala perbedaan dan kebebasan yang dimiliki, kok ya di sisi lain (dalam aksi 1000 jilbab itu maksudnya) malah memperjuangkan berdirinya sebuah nilai. Malah promosi keseragaman.

Saya coba analogikan. Misalnya, pada suatu pemilihan walikota, saya tidak diperbolehkan mencalonkan diri. Setelah ditelusuri, alasannya ternyata karena saya kidal, dan ke-kidal-an tidak bisa diterima di kota saya karena dianggap tidak sopan. Setelah perjuangan mati-matian, menggalang massa, melakukan negosiasi segala macam, akhirnya saya lolos seleksi. Mungkin setelah itu akan diperingati Hari Kidal di kota saya. Nah, apakah peringatannya adalah dengan mengajak semua orang untuk bisa menulis dengan tangan kiri? Tentu tidak. Bayangan saya, bentuk peringatannya adalah dengan menekankan: hormati hak-hak orang kidal, orang kidal juga punya kesempatan sama. Saya tidak bisa memaksakan orang lain untuk jadi kidal juga. Hak setiap orang untuk kidal atau tidak kidal. Itulah hak azasi manusia.

Saya jadi teringat ketika saya mengobrol di suatu sore dengan teman-teman Youth Forum yang masih berseragam putih abu-abu. Beberapa teman perempuan mengenakan jilbab hanya di sekolah, karena memang peraturan di sekolah demikian. Ada sekolah yang mewajibkan (karena memang sekolah berbasis Islam), ada yang ’menghimbau’ dengan tekanan-tekanan tertentu dari guru. Dan itu terjadi di sekolah negeri! Sekolah yang notabene milik umum, siapapun, mau Islam, Hindu, Jawa, Sunda, kidal.

”Iya mas, kita kalau tidak pakai jilbab biasanya diceramahi guru ’udah dikasih kuping, dikasih mata, tinggal pake. Eh disuruh pake jilbab aja susah!’ Disindir-sindir gitu. Kalau yang non muslim sih emang nggak disuruh pakai jilbab.” Berbeda 180 derajat dengan kasus di Perancis. Di sana, ada siswi mendapatkan kekerasan dengan dilarang memakai jilbab ke sekolah. Sementara di kota ini, banyak siswi yang justru mendapatkan kekerasan karena tidak memakai jilbab! Jika kasus yang pertama kemudian menang atas nama hak azasi manusia, lantas bagaimana hak azasi manusia diterapkan untuk kasus siswi-siswi sekolah negeri yang ’diwajibkan’ berjilbab? Untuk kasus pertama berarti negosiasinya adalah, meskipun berjilbab, juga bisa bersekolah dengan nyaman. Nah, untuk kasus kedua, meskipun tidak berjilbab, bisakah bersekolah dengan nyaman?

Salah paham kedua soal jilbab berjilbab ini adalah penafsiran atas agama Islam yang masih bias dengan budaya Arab (entah berapa kali saya menyinggung soal ini). Kita tentu tahu bagaimana orang Arab berpakaian. Lantas itu yang banyak orang Islam tiru. Sepanjang pemahaman saya, kewajiban berhijab pada awalnya diperuntukan bagi istri-istri Nabi Muhammad. Saya kutip tulisan Siti Musdah Mulia yang memang lebih berkompeten soal urusan Islam dibanding saya:

-- Satu-satunya ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit menggunakan istilah jilbab adalah ayat 59 surah al-Ahzab: “Wahai Nabi, katakanlan kepada para isterimu dan anak-anak perempuanmu, serta para perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Sebab, yang demikian itu akan membuat mereka lebih mudah dikenali sehingga terhindar dari perlakuan tidak sopan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”

Para ulama sepakat bahwa ayat tersebut merespon tradisi perempuan Arab ketika itu yang terbiasa bersenang ria. Mereka membiarkan muka mereka terbuka seperti layaknya budak perempuan, mereka juga membuang hajat di padang pasir terbuka karena belum ada toilet. Para perempuan beriman juga ikut-ikutan seperti umumnya perempuan Arab tersebut. Kemudian mereka diganggu oleh kelompok laki-laki jahat yang mengira mereka adalah perempuan dari kalangan bawah. Mereka lalu datang kepada Nabi mengadukan hal tersebut. Lalu turunlah ayat ini menyuruh para isteri Nabi, anak perempuannya dan perempuan beriman agar memanjangkan gaun mereka menutupi sekujur tubuh.

Memakai jilbab bukanlah suatu kewajiban bagi perempuan Islam. Itu hanyalah ketentuan Al-Quran bagi para istri dan anak-anak perempuan Nabi, dan semua perempuan beriman di masa itu untuk menutup tubuh mereka atau bagian dari tubuh mereka sedemikian rupa sehingga tidak mengundang kaum munafik untuk menghina mereka. Jadi illat hukumnya adalah perlindungan terhadap perempuan. Jika perlindungan itu tidak dibutuhkan lagi karena sistem keamanan yang sudah demikian maju dan terjamin, tentu perempuan dapat memilih secara cerdas dan bebas apakah ia masih mau menggunakan jilbab atau tidak--

(http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=524)

Beberapa kalangan, terutama dari arus feminis, menganggap jilbab adalah salah satu bentuk kontrol atas tubuh perempuan. Lagi-lagi dalangnya adalah budaya patriarki. Para patriark ketakutan jika perempuan tidak menutupi tubuhnya, banyak laki-laki yang akan tergoda. Lha... yang nafsu siapa, yang jadi korban siapa.

Saya dulu punya kucing. Nalurinya kucing ya kalau ada ikan, mesti langsung diembat. Mana dia mau mikir itu ikan buat siapa. Tiap ada ikan saya sembunyikan. Tapi kok ya dia tau saja di mana saya menyimpannya. Ditaruh di atas lemari, si kucing naik. Ditutup pakai tudung saji, si kucing bisa membuka dengan kuku-kukunya. Beruntung kalau saya sembunyikan dalam lambung, si kucing tidak mencakar-cakar perut saya. Akhirnya daripada pusing mikirin gimana memperlakukan ikan, saya lebih baik melatih si kucing. Tiap dia mendekati ikan yang bukan miliknya, saya jewer kupingnya. Begitu terus. Lama kelamaan, cukup dengan menujukkan tanda jeweran, si kucing diam tak berkutik. Oya, saya juga harus memastikan perut si kucing selalu terisi jadi dia tidak perlu repot-repot mencari cara mendapatkan makanan lewat nyolong ikan.

Saya tidak bermaksud merendahkan perempuan dengan menganalogikannya dengan ikan. Sungguh. Perempuan bukan pemuas nafsu seperti ikan, nasi, atau semacamnya. Fokus cerita saya lebih pada sang kucing. Tentu tidak ada juga laki-laki yang terima begitu saja disamakan dengan kucing. Kecuali kalau memang masih butuh jeweran untuk mengendalikan nafsu kita.

baca selengkapnya

KPI feat. MUI: Larang Tayangan “Banci” di TV

Jam 10.00 malam, saya baru pulang dari RRI. Diajak siaran tentang isu yang sedang santer, larangan penayangan “banci” di Tv selama Ramadhan yang didengungkan KPI dan didukung MUI. Saya diminta memberikan pendapat dari aspek psikologi bagaimana pengaruhnya terhadap anak, dan sebagainya.

Beberapa hari belakangan, isu ini juga sempat menjadi topik perbincangan di milis jurnal perempuan dan womenlbt. Saya hanya membaca sekilas. Barulah ketika saya diminta sebagai narasumber di radio pemerintah tersebut, saya buka-buka lagi milis itu, plus nyari-nyari berita di internet yang ada sangkut pautnya.

Awalnya saya pikir KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) akhirnya merespon juga desakan kawan-kawan di gerakan LGBTQ mengenai penayangan tokoh banci (laki-laki yang berdandan perempuan, bukan waria sebenarnya) di sejumlah acara di televisi yang cenderung merendahkan komunitas waria. Waria selalu ditampilkan sebagai tokoh kocak, penuh banyolan. Intinya, hanya jadi bahan tertawaan. Jelas ini harus dikritisi. Harus digugat.

Namun, ketika saya tahu kebijakan KPI ini diboncengi MUI, saya jadi khawatir. Betul saja, larangan penayangan tokoh waria di TV yang dikeluarkan KPI lebih ditekankan pada pengaruhnya pada psikologis anak-anak. Banyak pihak mengklaim, termasuk orang tua, tokoh-tokoh itu akan diimitasi anak-anak. Mereka ketakutan jika anak-anak mereka “keterusan” ngiku-ngikut waria. Dalih agama tak ketinggalan menjadi bahan pertimbangan. Akh, lagi-lagi...

Di usia 3-6 tahun, anak-anak memang sedang mengalami perkembangan yang luar biasa. Mereka belajar tentang banyak hal di lingkungannya. Semua diserap. Beberapa (yang menarik perhatian) kemudian ditiru. Bahasa kerennya, modeling, yang menjadi kunci teori belajar sosial pada manusia. Belajar berdasarkan pengamatan dan pemahaman terhadap lingkungan sosial. Wajar saja, jika mereka kemudian meniru tokoh-tokoh yang ada di televisi, termasuk tokoh waria. Apakah ini perlu dikhawatirkan berkaitan dengan perkembangan si anak selanjutnya? Tergantung. Tergantung bagaimana anak mendapatkan pemahaman selanjutnya mengenai waria, mengenai dunia akting, mengenai cara menghargai orang lain yang berbeda, mengenai seksualitas. Itu tanggung jawab orang tua.

Nah, sudahkah sebagai orang tua, kita memberikan pemahaman itu? Ataukah cukup dengan menyalahkan televisi, urusan selesai? Kalau untuk urusan “ketularan”, transgender bukan penyakit menular. Jangan khawatir. Menurut saya, kalau anak Anda memang tidak punya potensi transgender ya tidak akan ”jadi” waria. Kalaupun memang punya potensi, tugas Anda sebagai orang tua, sekali lagi, memberikan pemahaman yang BENAR tentang seksualitas, transgender, dan tentu saja, tetap memberikan kasih sayang sebagai orang tua.

Waria. Saya baru saja berkegiatan bersama mereka di acara pembukaan Jogja Fashion Week 2008, pekan silam. Mereka jelas tidak semenyeramkan bayangan orang. Memang ada, waria yang genit, suka maling, susah diatur. Tapi ayo kita tengok teman atau saudara kita yang bukan waria, ada yang genit juga kan? Ada yang suka maling juga? Yang susah diatur? Intinya sama saja. Mereka punya potensi, jelas. Saya sampai geleng-geleng kepala melihat kemampuan mereka mendandani diri mereka, menentukan bahan dan warna kain yang akan dipakai. Teman perempuan saya sampai mengaku kalah dalam soal itu.

Eits... tapi tunggu. Potensi mereka bukan cuma di urusan dandan, fashion, dan dunia hiburan. Saya kenal beberapa waria yang pintar menulis. Saya juga sempat baca ada waria yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sekali lagi, intinya sama. Masalahnya adalah, mereka tidak pernah diberikan hak dan kesempatan yang sama dengan warga negara lain. Ada teman waria yang bisa dapat gelar sarjana. Tapi lebih banyak lagi yang boro-boro buat kuliah, untuk makan sehari-hari saja mereka harus membanting tulang. Keluarga sudah tidak mau tahu dengan keadaan mereka. Apa kabar negara yang seharusnya menjamin semua warganya mendapatkan hak azasi mereka?

Nasib teman-teman waria yang berada di daerah yang masih kental mempertahankan budaya Nusantara, mungkin lebih baik. Banyak budaya-budaya Nusantara yang mengizinkan fenomena transgender ini. Bahkan di suatu daerah di Sulawesi (mungkin di banyak daerah lain juga), dikenal istilah bissu, orang yang dianggap suci, memegang peranan vital dalam upacara-upacara adat, karena memiliki semua elemen: laki-laki dan perempuan, maskulinitas dan femininitas.

Sayang, kian hari kita kian dicecar budaya Barat. Yang saya maksud benar-benar baratnya Indonesia. Bukan baratnya bule-bule yang sering jadi kambing hitam. Agama dijadikan senjata untuk mempreteli budaya-budaya asli Nusantara. Esensi agama sebagai pembawa damai di dunia, mengendur karena jauh lebih mementingkan ritual dan kenampakan. Kehilangan sisi kemanusiaannya, termasuk dalam menghadapi fenomena waria atau perbedaan-perbedaan lainnya. Sebagai sebuah bangsa, lagi-lagi kita dijajah, kali ini oleh sebuah sistem agama yang dipandang secara sempit. Itu pendapat saya. Anda?

Ngomong-ngomong, banci kamera dilarang tayang di TV juga ga?

baca selengkapnya

Pernikahan Beda Agama

Ketika saya masih sekolah, ada satu pertanyaan -yang masih menggelayuti hingga sekarang- tentang bagaimana Islam memandang pernikahan beda agama. Saya masih ingat kata-kata guru agama saya, "seorang perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki yang bukan muslim. Haram! Laki-laki muslim boleh menikahi perempuan bukan muslim yang ahli kitab. Tapi memangnya kitab mereka masih sama seperti kitab umat mereka di masa lalu?" Artinya, pernikahan beda agama benar-benar ditentang guru agama saya tersebut. Ini berimbas pada cara berpikir saya dulu terhadap pasangan-pasangan beda agama. "Ih, kafir.." "Zina.." "Masuk neraka.." itu yang ada dalam pikiran saya. Namun demikian, ada sisi lain dalam diri saya yang masih penasaran tentang penjelasan guru saya itu.

Sedikit keluar dari masalah pernikahan, saya pernah bertanya pada jam pelajaran agama saat saya kelas 2 SMP, “Mengapa perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat?” Teman saya, perempuan yang besar di pesantren, segera mengacungkan tangan dan menjawab,” Karena perempuan itu seharusnya berada di rumah, menyambut kedatangan para laki-laki yang pulang dari masjid. Pahalanya sama dengan pahala sholat Jumat.” Saya tidak puas dengan jawaban itu, lalu memalingkan muka pada guru saya berharap mendapatkan jawaban lain. Ternyata sang guru berkomentar, “Ya benar.. Pada jaman Nabi bla bla bla...” Ah, sayangnya, saat itu lebih banyak hal lain yang menarik perhatian saya dibandingkan belajar agama.

Doktrin-doktrin agama dijejalkan ke dalam kepala saya, dan juga murid yang lain, dan tidak memberikan kesempatan untuk bersikap kritis (baru beberapa tahun kemudian saya sadar bahwa sistem pendidikan kita, tidak hanya pendidikan agama, memang dibuat untuk mencetak manusia-manusia robot... Sia-sia sudah saya dulu jatuh bangun menghapal sejarah –yang ternyata banyak salahnya-, menghapal rumus matematika, fisika, kimia –yang ternyata hanya sedikit yang bisa benar-benar saya aplikasikan, menghapal Pancasila dan pasal-pasal undang-undang –yang ternyata menghasilkan koruptor kelas kakap). Pendidikan agama Islam menjadi media efektif propaganda benih-benih kebencian pada umat beragama lain. Pantas jika pas jam pelajaran tersebut, teman-teman saya dari agama lain diperkenankan (mungkin sebenarnya diusir, tapi saya pikir, tanpa itu pun mereka akan keluar kelas dengan sendirinya daripada panas kuping). Pun pendidikan agama islam menjadi pupuk bagi suburnya patriarki dan pelestarian nilai-nilai kelaki-lakian (dan ke-Arab-an). Ternyata, hal itu jugalah yang ikut andil dalam "kebijakan" pernikahan beda agama dalam islam. Penjelasan dari Imam Khaleel Mohammed sangat masuk akal bagi saya yang pemahaman tentang agamanya masih rendah (entah bagaimana cara tercepat mempelajari Islam tanpa harus bersusah payah belajar bahasa dan huruf Arab!).

Khaleel mengatakan bahwa Quran diturunkan, dan diinterpretasikan, tanpa bisa lepas dari pola adat pada masa itu. Perempuan diposisikan berada di bawah laki-laki, dan laki-laki mewarisi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, termasuk agama. Bisa dibayangkan jika perempuan muslim menikah dengan laki-laki Yahudi, misalnya. Perempuan tersebut harus tunduk pada nilai-nilai sang suami, nilai Yahudi! Padahal, orang Islam (masa itu, dan mungkin... saya yakin, pasti sekarang masih ada) menganggap kaum yang bukan Islam tidak menghormati ajaran Islam (dengan tidak mengakuinya Muhammad sebagai nabi). Artinya, pernikahan tersebut merendahkan martabat Islam. Apalagi jika si istri sampai pindah agama. Belum lagi urusan anak, dengan budaya patriarki, kemungkinan paling besar dari agama yang akan dianut sang anak adalah agama yang dibawa oleh pihak ayah. Setelah martabat agama terinjak, sekarang ditambah kehilangan penerus. Pada masa itu, dibutuhkan penerus-penerus ajaran Islam, terutama untuk menghadapi ajaran-ajaran lain yang bukan Islam. Penerus-penerus itu akan menjadi perwira-perwira tangguh untuk melakukan ekspansi ajaran Islam (atau kerajaan Arab??) ke seluruh dunia.

Situasi sekarang jelas berbeda. Wacana kesetaraan laki-laki dan perempuan terus didengungkan. Ketika perempuan memiliki posisi yang lebih baik dalam mengambil keputusan atas tubuh dan dirinya, situasi di atas jelas menjadi terasa berlebihan jika masih dipaksakan dengan konteks kekinian. Penjelasan Khaleel Mohammed selengkapnya bisa anda download di sini.

Pemaksaan hukum pelarangan nikah bagi perempuan muslim dan laki-laki non muslim, sebenarnya bukan menunjukkan ketakutan penganut Islam secara keseluruhan, namun lebih spesifik menunjukkan ketakutan laki-laki muslim yang masih terperangkap dalam pola pikir patriarkis atas posisi mereka. Muncul pertanyaan bagi saya sendiri (dan semoga bagi anda juga), bukankah ketakutan mencerminkan ketidakberdayaan kita? Jika kita menganggap diri kita adalah orang yang gagah berani (bukankah itu peran yang coba dipaksakan patriarki bagi kita, kaum Adam?) mengapa kita harus takut?Bisakah kita, laki-laki muslim, memberikan kesempatan pada saudara-saudara perempuan kita untuk mendapatkan hak azasi mereka sebagai manusia dan menentukan hidupnya sendiri seperti kita? Sampai kapan kita akan mengekang mereka, memaksakan keegoisan kita?

Lalu bagaimana dengan urusan anak? Dengan pola asuh bagi anak yang semakin maju, terbuka, dan demokratis, anak memiliki kesempatan untuk memilih jalan hidupnya, termasuk agama apa yang akan ia anut. Tidak ada paksaan dalam agama, bukan? Lantas apa yang dulu kita alami sejak lahir, masuk sekolah, mencantumkan identitas di KTP?

Ya, ketika membaca tulisan di atas –yang saya comot juga dari Khaleel- mungkin membuat kerut di dahi anda. Khaleel menawarkan diskusi tentang hal ini, dan juga tentang hal lain dalam ajaran Islam yang lebih sering membuat umatnya bertanya-tanya. Jika anda tertarik silakan klik www.forpeoplewhothink.org

Berikut beberapa tulisan tentang pernikahan beda agama:

http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=224

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita

http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=418

baca selengkapnya